Pembatasan Hak Cipta

UU.NO.19. TENTANG HAK CIPTA

BAGIAN LIMA

PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a.      Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut

sifatnya yang asli;

b.      Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak

oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik

dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri

atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

c.       Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga

Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus

disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a.      penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya

ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak

merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b.      pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan

pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

c.       pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak

merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

d.      Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille

guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

e.      Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat

apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau

pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan

aktivitasnya;

f.        perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya

arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

g.      pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer

yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

(1)        Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan

pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri

setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

a.      mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau

Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu

yang ditentukan;

b.      mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada

pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah

Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak

Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.       menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan

tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam huruf b.

(2)        Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu

pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia.

(3)        Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

setelah lewat jangka waktu:

a.      3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan

alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

b.      5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum

pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

c.        7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.

(4)        Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk

diekspor ke wilayah Negara lain.

(5)        Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai

pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6)        Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau

memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pada pasal – pasal di atas di jelaskan tentang pembatasan dan hal-hal apa saja yang di anggap tidak melanggar hak cipta itu sendiri. Namun yang mungkin masih membingungkan untuk kita para pembaca tentang penjelasan yang lebih detail tentang pasal-pasal tesebut.

Sebagai contoh : banyak terjadi di dunia pendidikan mahasiswa atau murid-murid sekolah yang mengcopy buku-buku pelajaran ataupun buku-buku lain nya tanpa adanya izin langsung dari penerbit. Tentunya hal ini menimbulkan tanda tanya yang besar bagi pelaku apakah tindakan mereka termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta, walaupun hal itu dilakukan bukan untuk komersil. Itu semua karena tidak ada penjelasan yang terperinci akan hal itu.

Untuk itu sebaiknya penjelasan yang berkaitan dengan hal di atas dapat di buat sehingga tindakan- tindakan pelanggaran yang di akibatkan dari ketidaktahuan pelaku karena kurang jelas nya isi dari pasal-pasal yang mengatur hal tersebut.

SUMBER :

http://hengkirahman.blogspot.com/2011/04/pembatasan-hak-cipta.html